DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Tiga Agenda.

  • Whatsapp

TANGGAMUS — DPRD Kabupaten Tanggamus gelar rapat Paripurna yang di gelar di ruang Sidang DPRD, Senin (18/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, didampingi para Wakil Ketua DPRD Tanggamus, serta diikuti 36 Anggota DPRD Tanggamus.

Rapat dihadiri juga oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE, MM dan Wakil Bupati Hi. AM. Syafi’i, S. Ag serta Forkopimda Tanggamus.

Hadir juga para Asisten, Staf Ahli, Inspektur Daerah, para Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Camat se – Kabupaten Tanggamus, Pengurus APDESI, Pakar/Tim Ahli DPRD, Pimpinan Ormas/Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Mass Media, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Rapat paripurna dilaksanakan dengan tiga agenda, yakni rapat paripurna penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Tanggamus Tahun 2021. Dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Kemudian rapat paripurna penyampaian dua Ranperda Kabupaten Tanggamus dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Selanjutnya rapat paripurna penandatanganan MoU program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.

Bupati Hj. Dewi Handajani dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa sesuai Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Terkait hal tersebut, Kami selaku kepala daerah menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan, anggota dan seluruh alat kelengkapan dewan. Yang telah mengajukan Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus,” kata Bupati.

Selanjutnya Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi’i, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa peraturan daerah. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas yang kuat dalam pelaksanaannya. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan nota pengantar terhadap dua buah ranperda yang kami ajukan.

Yaitu ranperda  tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.

“Dan ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 05 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan,elantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,” terang Wabup.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan MoU Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 antara Pemkab Tanggamus dengan DPRD Tanggamus. (LB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *