Inspiratif.co.id – Persoalan macetnya 4 bulan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024, bagi perangkat desa se-Lampung Utara. Ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama PJ. Bupati Aswarodi, Jumat 19 April 2024.
Dalam audensi bersama PJ. Bupati dan jajarannya. Ketua Harian Apdesi Lampung Utara Rudi setiawan, menyampaikan aspirasi para kepala desa antaranya, pencairan ADD tahun 2024 minimal 2 bulan serta memperhitungkan keseluruhan. Dengan maksud bukan hanya Siltaf dan tunjangan tapi juga dana Operasional dan semua kegiatan (RT, Kader, KPM) yang sumber dananya dari ADD. Kemudian pencairan DBH tahun 2022 dan 2023.
“Hari ini kami mewakili kawan-kawan kepala desa dan perangkat, datang kehadapan PJ. Bupati, guna menegaskan hak kami (desa) selama 4 bulan belum terbayarkan,” jelas Rudi ketua Harian Apdesi Lampura, kepada media ini, Jumat 19 April 2024
Masih kata Rudi, dengan tidak dicairkannya hak-hak Kades dan perangkat desa tersebut, akan berimbas pada tersendatnya penghasilan tetap (siltap) desa serta operasional kegiatan kerja pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
“Kami berharap kepada Pemkab Lampura mohon perhatikan nasib kami, karena para perangkat kami sudah gali lobang tutup lobang untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan kebutuhan sehari-hari,” kata Rudi, diamini rekan Kades lainnnya.
Terpisah Plt. Kepala Dinas PMD Lampung Utara Habibi, mengatakan, Pemkab Lampung Utara telah siap mengalokasikan 1 bulan ADD, namun Pengurus Apdesi tetap meminta minimal 2 bulan dicairkan.
“Sebelum audensi, sudah di sampaikan bahwa Pemkab Lampung Utara siap bayar satu bulan dan uang tersedia, namun sampai dengan audensi bersama pak PJ. Bupati hari ini, perwakilan APDESI tetap meminta dua bulan” ujar Habibi.
Secara pribadi disarankan agar mengambil satu bulan ini, agar kedepannya jika tersedia (anggaran) dapat dilakukan secara bertahap, “Namun mereka tetap berharap dua bulan” pungkasnya.
Diketahui, audensi para perwakilan Kades se Lampung Utara hari ini diterima langsung oleh PJ. Bupati Lampung Utara didampingi, Sekda, Asisten 1 Kepala BPKAD, dan Plt. Kadis PMD. Namun sayangnya, dalam pertemuan belum ada kesimpulan yang didapat. (*)
